Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021

Info Mudik: Aturan dan Sanksi Mudik Lebaran 2021 (Update 07 Mei)

Mudik saat bulan Ramadan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia. Menjelang Idulfitri, masyarakat akan berbondong-bondong menuju kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Mudik 2021 tak jauh berbeda dengan mudik 2020 karena angka Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tak kunjung menurun. Pemerintah pun menerapkan berbagai aturan untuk menurunkan angka COVID-19, salah satunya adalah dengan melarang adanya mudik karena besarnya angka mobilitas penduduk kota ke desa berisiko untuk meningkatkan laju penularan COVID-19.

Untuk mencegah lonjakan angka mobilitas mudik 2021 di Indonesia, pemerintah menetapkan aturan Larangan Mudik 2021 dalam  SE Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah.

Apa saja yang perlu Wegonesia ketahui mengenai aturan larangan mudik? Berikut telah Wego rangkum aturan peniadaan mudik Idulfitri 2021.

 

Periode Larangan Mudik

Pemerintah memperpanjang waktu Larangan Mudik 2021, periode perpanjangan larangan mudik ini tertulis pada Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.

  1. Periode H-14 menjelang masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021.
  2. Periode H+7 pasca masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

Daerah Larangan Mudik

Selama masa larangan mudik ini, kegiatan lain selain mudik dalam lingkup wilayah aglomerasi masih tetap diizinkan sesuai dengan aturan PPKM atau PPKM Mikro yang sudah diberlakukan sebelumnya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa tidak ada izin untuk segala kegiatan mudik, termasuk mudik lokal. “Untuk memecah kebingungan yang ada di masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa Pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi,” ungkapnya dalam konferensi pers (6/5/2021) yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Berikut wilayah kabupaten/ kota aglomerasi yang dimaksud:

  • Medan Raya: Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo
  • Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
  • Bandung Raya: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat
  • Semarang Raya: Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi
  • Yogyakarta Raya: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul
  • Solo Raya: Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen
  • Surabaya Raya: Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo
  • Makassar Raya: Makassar, Takalar, Maros, Sungguminasa

Transportasi Angkatan Darat

Salah satu moda transportasi darat, bus umum. (Foto: Canva.com)

Dikutip dari Kompas.com Surat Edaran Larangan Mudik 2021 melarang untuk sementara penggunaan moda transportasi darat seperti:

  • Kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang.
  • Kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor (kendaraan pribadi).

Pengecualian bagi orang-orang tertentu yang boleh melakukan perjalanan:

  1. Orang yang bekerja/perjalanan dinas (ASN, Pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, Pegawai Swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan ttd basah dan cap basah).
  2. Kunjungan keluarga sakit 
  3. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal 
  4. Ibu hamil (dengan 1 orang pendamping) 
  5. Orang dengan kepentingan melahirkan (maksimal 2 orang pendamping) 
  6. Pelayanan kesehatan darurat

Pengecualian kendaraan yang boleh melakukan perjalanan:

  1. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI 
  2. Kendaraan dinas operasional, berpelat dinas TNI/Polri 
  3. Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol 
  4. Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah 
  5. Mobil barang dan tidak membawa penumpang 
  6. Kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga intinya akan mendampingi
  7. Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia, WNI, pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wilayah pemberlakuan:

Pemerintah menetapkan beberapa daerah yang mendapat pengecualian penggunaan moda transportasi darat dan kereta api, yakni:

  1. Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo
  2. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)
  3. Bandung 
  4. Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi 
  5. Yogyakarta 
  6. Solo
  7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbang Kertosusila)
  8. Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros

Sedangkan pengecualian pengoperasian kereta api perkotaan angkutan penumpang hanya berlaku di 4 wilayah, yakni: 

  1. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (termasuk Cikarang), dan Rangkas 
  2. Padalarang, Bandung, dan Cicalengka 
  3. Kutoaarjo, Yogyakarta, dan Solo 
  4. Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Mojokerto, dan Gresik.

Syarat pelaku perjalanan transportasi darat di periode larangan mudik 2021:

  • Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area  sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah.
  • Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat, pribadi maupun umum dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/ rapid test antigen/ tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah.
  • Pelaku perjalanan kereta Api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan negatif tes RT-PCR / rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Sanksi

  • Masyarakat yang melanggar aturan perjalanan moda transportasi darat baik kendaraan umum maupun pribadi, mobil atau sepeda motor akan dikenakan sanksi putar balik atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kendaraan travel atau angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang akan dilakukan tindakan tegas oleh Kepolisian, baik berupa penilangan dan tindakan lain sesuai perundangan yang berlaku. 
  • Setiap pelanggar terhadap SE Nomor 13 Tahun 2021 akan dikenai sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan dan/ pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Transportasi Angkatan Laut

Kapal pengangkut barang. (Foto: Canva.com)

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo mengungkapkan aturan larangan pada moda transportasi laut. Meski begitu, pemerintah akan tetap menyediakan layanan kapal laut bagi pekerja migran Indonesia yang dalam kondisi mendesak untuk kembali ke tanah air. Adapun kapal penumpang yang dikecualikan dalam periode pelarangan mudik, sebagai berikut: 

  1. Kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan/atau WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan 
  2. Kapal penumpang yang melayani pemulangan anak buah kapal WNI yang bekerja di kapal niaga/kapal pesiar yang dioperasikan perusahaan asing 
  3. Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokasi terbatas dalam satu kecamatan, satu kabupaten, atau satu provinsi dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antarpulau atau pelabuhan dalam wilayah tersebut 
  4. Kapal penumpang yang melayani transportasi antar pulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang dalam melaksanakan tugas 
  5. Kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah Perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan 
  6. Kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut logistik yang meliputi barang pokok dan penting, obat-obatan dan peralatan medis, serta barang esensial lainnya yang dibutuhkan daerah dalam hal jumlah kapal kargo yang melayani suatu daerah tidak mencukupi.

Syarat pelaku perjalanan transportasi laut di periode larangan mudik 2021:

  • Wajib memperlihatkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dalam mengisi E-HAC.
  • Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR/ rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi E-HAC Indonesia.
  • Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/ rapid test antigen/ tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah.

Sanksi

Kementerian perhubungan telah melakukan pengawasan berupa pos koordinasi sebagai titik pengecekan pada akses utama keluar/masuk terminal penumpang di pelabuhan. Bagi mereka yang melanggar aturan, ada sanksi tegas untuk operator yang melanggar yakni: 

  1. Sanksi administrasi berupa tidak diberikan pelayanan di pelabuhan.
  2. Pencabutan izin SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Transportasi Angkutan Udara

Transportasi Udara. (Foto: Unsplash)

Kementerian Perhubungan juga memberlakukan larangan sementara untuk moda transportasi udara, yakni: 

  1. Larangan sementara penggunaan transportasi udara, berlaku untuk angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga.
  2. Badan usaha udara yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan dapat menggunakan izin rute eksisting atau menggunakan pengajuan flight approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara. 

Pengecualian  larangan bagi moda transportasi udara:

  1. Penerbangan yang mengangkut pimpinan lembaga tinggi negara RI dan tamu kenegaraan.
  2. Penerbangan operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing, serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia.
  3. Penerbangan operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriation flight) yang melakukan pemulangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
  4. Penerbangan operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.
  5. Penerbangan operasional angkutan kargo.
  6. Penerbangan operasional angkutan udara perintis. 
  7. Penerbangan operasional lainnya dengan seizin dari Ditjen Perhubungan Udara. 

Syarat pelaku perjalanan transportasi udara di periode larangan mudik 2021:

Wajib memperlihatkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dalam mengisi E-HAC.

Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM)

Pelaku perjalanan lintas kota, kabupaten, provinsi, maupun negara yang akan melakukan perjalanan dikarenakan beberapa poin pengecualian di atas, diwajibkan memiliki Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) tertulis sebagai persyaratan untuk melaksanakan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Bagi pegawai instansi pemerintah/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  2. Bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah /elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  3. Bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah /elektronik Kepala Desa/ Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
  4. Bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah /elektronik Kepala Desa/ Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

SIKM ini berlaku untuk pelaku perjalanan secara individu, untuk penggunaan satu kali perjalanan pulang-pergi lintas kota, kabupaten, provinsi, dan negara. Untuk masyarakat dibawah umur 17 tahun tidak diwajibkan untuk menyertakan SIKM untuk melaksanakan perjalanan.

Kriteria Pengajuan SIKM

Mengutip dari Panduan SIKM Pemprov DKI Jakarta, berikut alur yang perlu ditaati masyarakat untuk dapat mengajukan Surat Izin Keluar Masuk wilayah Jakarta;

Berikut tata cara pengakuan SIKM melalui JakEVO:

a. Akses laman jakevo.jakarta.go.id untuk membuat akun baru, klik tombol daftar.
b. Isi data diri di halaman Akun Saya dengan lengkap
c. Jika tahap pengisian sudah selesai, langkah selanjutnya adalah membuat permohonan izin sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.
d. Setelah memilih kategori pemohon, upload data-data yang diperlukan sesuai yang sudah disampaikan.
e. Setelah semua data diisi lengkap, permohonan akan diverifikasi oleh petugas PMPTSP dan lurah setempat.
f. Nantinya setelah selesai diverifikasi, akan muncul notifikasi pada akun JakEVO (disetujui atau ditolak).
g. Jika disetujui, SIKM bisa langsung diunduh dan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

 

Ada sejumlah dokumen-dokumen yang perlu disiapkan saat melakukan permohonan SIKM, yakni:

1. Kunjungan keluarga sakit
– KTP pemohon
– Surat keterangan sakit bagi keluarga yang dikunjungi dari fasilitas kesehatan setempat
– Surat pernyataan bermeterai Rp10.000 dari pemohon untuk menyatakan hubungan kekerabatan dengan keluarga yang dikunjungi

2. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
– KTP pemohon
– Surat keterangan kematian dari Puskesmas atau Rumah Sakit atau surat keterangan kematian dari kelurahan/desa setempat
– Surat pernyataan bermaterai Rp10.000 dari pemohon untuk menyatakan hubungan kekerabatan dengan keluarga yang meninggal

3. Ibu hamil/bersalin
– KTP pemohon
– Surat keterangan hamil/bersalin dari fasilitas kesehatan

4. Pendamping ibu hamil/persalinan
– KTP pemohon
– Surat keterangan hamil/persalinan dari fasilitas kesehatan
– Surat pernyataan bermeterai Rp10.000 dari pemohon untuk menyatakan hubungan suami, keluarga, atau kerabat dengan ibu hamil.

__

Tentang Travel Blog Wego Indonesia

Travel Blog Wego Indonesia adalah media daring milik Wego Indonesia yang menyajikan informasi seputar perjalanan, ditulis oleh tim redaksi dan kontributor. Saat ini  didukung kanal media sosial Wego ID di TwitterFacebook, dan Instagram.

Wego sendiri adalah situs dan aplikasi pembanding harga tiket pesawat serta hotel. Wego menyajikan informasi harga dari ratusan situs agen wisata, maskapai, dan jaringan hotel dunia, dalam satu tampilan sederhana. Dengan menggunakan Wego, mencari tiket pesawat dan hotel sesuai bujet dan preferensi akan lebih cepat dan mudah!

Punya cerita menarik tentang tempat asal kamu? Atau ingin berbagi tips seputar liburan dan jalan-jalan? Kirim ke [email protected] supaya lebih banyak orang bisa membaca tulisanmu!